Barometer Banten – Islah yang terjadi antara Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) dengan para buruh yang menjadi tersangka di Polda Banten, Selasa, 04 Januari 2022 di Kediaman WH, Pinang Kota Tangerang mendapat apresiasi positif dari DPRD Provinsi Banten dan kalangan akademisi di Banten.
“Siapapun, termasuk kami di DPRD Banten sangat mengapresiasi sikap Gubernur Banten, Wahidin Halim, hal ini memang sudah kami duga bahwa bila buruh itu mengakui kekhilafannya dan memohon maaf, pasti Pak WH akan maafkan serta otomatis akan mencabut laporannya,” ujar Pimpinan Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Banten, A. Jazuli Abdillah.
Menurutnya, idak perlu ada pihak yang menekan atau mendesak-desak minta cabut, apalagi mengancam-ngancam Gubernur. Karena melaporkan ke aparat hukum atas insiden 22 Desember 2021 adalah langkah tepat dan konstitusional, dalam rangka meminta perlindungan keamanan dan kenyamanan serta menjaga marwah dan integritas penyelenggara daerah, dalam hal ini pemprov Banten.
“Jangan sampai juga muncul stigma yang membenarkan anarki, arogansi dan merusak aset pemerintah. Kami juga meminta para pihak yang ikut memperkeruh dan menumpang di aksi demo buruh agar sadar dan kembali ke jalan yang benar,” ujar Jazuli.
Jazuli yang juga anggota Komisi 1 DPRD ini mengatakan, bahwa unjuk rasa di alam demokrasi ini hal biasa, seperti sahabat-sahabat buruh yang memperjuangkan haknya setiap tahun itu wajar. DPRD pun memfasilitasi bahkan mendukung perjuangan itu, cuma tetap dilakukan tanpa harus anarkis dan merusak serta sesuai koridor hukum dan tidak memaksakan kehendak.
“Soal aksi demo sahabat-sahabat buruh yang memperjuangkan haknya, kami juga mengapresiasi selama tidak anarkis dan merusak aset pemerintah serta tidak memaksakan kehendak. Soal keputusan kenaikan upah minimum pun itu ada koridornya sendiri, karena terkait regulasi dan pemerintah pusat. Terutama terkait struktur dan skala upah,” tambah mantan aktivis 98 ini.
Respon positif juga disampaikan dari akademisi Kampus Universitas Muhammadiyah Tangerang, Dr. Baehaki, MA. Menurut Dosen Pemikiran Filsafat Islam ini, sikap Gubernur Banten harus dicontoh oleh Kepala Daerah lain di Indonesia.
“Saya mengamati sikap pemaaf, berani dan tegas pada prinsip serta aturan ini sudah menjadi karakter WH sejak awal menjadi Kepala Desa, Camat, Sekda, Walikota Tangerang 2 periode sampai sekarang Gubernur. Dan dalam sejarah kepemimpinannya tidak bisa ditekan-tekan atau diancam-ancam dalam membuat keputusan,” katanya.
Menurutnya, WH bukan tipe pemimpin yang cengeng dan mencla-mencle, ini prinsip baginya. Hal ini sangat berdampak terhadap kemajuan sebuah pemerintahan.
“Saya yakin, WH mencabut laporan bukan karena tekanan tapi murni dasar kemanusiaan dan karena jiwanya yang santri dan pemaaf,” kata Baehaqi.
![[Valid RSS]](valid-rss-rogers.png "Validate my RSS feed")
