oleh

Rusdi Sofyan Dikukuhkan Jabat Kepala Perwakilan BPKP Banten

Barometer Banten – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengukuhkan Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Banten yang baru atas nama Rusdi Sofyan menggantikan Plt Kepala BPKP Banten sebelumnya Ence Supiatna.
Pengukuhan dilakukan di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Selasa (15/10/2024).

Pengukuhan mengacu pada Surat Nomor KP.01.03/Kep-522/K/SU/2024 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan BPKP tertanggal 27 September 2024.

Al Muktabar mengatakan, BPKP merupakan auditor internal pemerintah. Pemprov Banten sendiri dalam beberapa tahun terakhir ini terus memperkuat pengawasan internal diantaranya melalui APIP dan juga BPKP.

“Pengawasan itu menjadi penting sebagai upaya kita untuk memperkuat tata kelola kinerja pemerintahan yang baik dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawabannya,” katanya.

Dikatakan Al Muktabar, berkat pengawasan yang dilakukan BPKP, terutama pada program-program prioritas yang masuk pada 32 urusan, capaian kinerja Provinsi Banten menunjukkan perkembangan yang positif, misalnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) kita pada tahun 2023 mencapai 75,77 persen di atas IPM rata-rata nasional.

Lalu angka prevalensi stunting pada semester satu 2024 mencapai 4,7 persen, berada di bawah target nasional sebesar 14 persen. Persentase penduduk miskin pada tahun 2023 mencapai 6,17 persen di bawah rata-rata nasional sebesar 9,36 persen serta Indek gini rasio kita pada tahun 2023 mencapai 0,368 dibawah rata-rata nasional sebesar 0,388.

“Namun tentu masih ada ruang-ruang yang harus terus kita tingkatkan ke depannya,” katanya.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten Rusdi Sofyan mengatakan, BPKP di daerah ini merupakan kepanjangan tangan dari pusat. Oleh karena itu, dirinya berharap ke depan bisa menjalin koordinasi dan sinergi yang baik bersama Pemprov Banten dan seluruh Kabupaten/Kota.

“Dalam waktu dekat ini mungkin kami akan fokus pada meningkatkan tata kelola, manajemen risiko internal di Provinsi Banten,” ucapnya. (Red)