Dua Lembaga Survey Ungkap Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pemprov Banten, Hasilnya Memuaskan

Barometer Banten – Dua lembaga survei yakni Arus Survei Indonesia dan Kajian Politik Nasional (KPN), mengungkap kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Berdasarkan kajian dari kedua lembaga survei tersebut, hasilnya memuaskan.

Ali Rifan, Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia memaparkan, bahwa sebanyak 59,4% masyarakat mengaku puas (gabungan dari 6,5% sangat puas & 52,9% puas) terhadap Kinerja Pemerintahan Wahidin Halim-Andika Hazrumy, sementara yang mengatakan tidak puas 23,6% (gabungan dari 1,0% sangat tidak puas & 22,6% tidak puas), dan 17,0% mengatakan tidak tahu/tidak jawab.

“Sebanyak 57,7% masyarakat mengatakan puas (gabungan dari 5,3% sangat puas & 52,4% puas) terhadap Kinerja Gubernur Wahidin Halim, sementara yang mengatakan tidak puas 25,9% (gabungan dari 0,8% sangat tidak puas & 25,1% tidak puas), dan 16,5% mengatakan tidak tahu/tidak jawab,” kata Ali saat jumpa pers di Fame Hotel, Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Minggu (30/01/2022)..

Menanggapi hasil survei itu, Direktur Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul mengaku tidak merasa heran. Sebab menurutnya, hasil survei ASI berbanding lurus dengan hasil survei lembaganya dan lembaga lain serupa beberapa bulan lalu.

Adib menilai, keberhasilan WH karena ia menjadi sosok yang sesuai dengan harapan masyarakat Banten, yaitu peduli dan merakyat, punya integritas alias bersih, berpengalaman, dan religius. Sebab
Banten ini ibaratnya baru terjerat noda hitam dinasti.

“Kita tahu bahwa WH adalah seorang birokrat berpengalaman, pernah menjadi Wali Kota Tangerang dua periode, sehingga memahami persoalan birokrasi. Juga dikenal sebagai sosok yang nyantri, dan apa adanya” katanya.

Adib juga menilai, kepuasan masyarakat atas kinerja WH karena beberapa faktor, yaitu masifnya pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan baru, rumah sakit, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pembangunan dan renovasi sekolah, hingga stadion yang garda terdepannya Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Perkim.

“Kemudian kemampuan mengendalikan kasus Covid-19 melalui Dinas Kesehatan, tapi penting juga saat pandemi punya program relaksasi pajak dan tetap mempu menjaga siklus keuangan daerah lewat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Bapenda. Karena mustahil bisa melakukan pembangunan di saat pandemi Covid-19 ini, jika kondisi keuangan daerah sekarat. Bapenda cukup berhasil melalui program relaksasi pajaknya,” pungkasnya.

Survei ini dilaksanakan pada 16 – 24 Januari 2022 di Provinsi Banten dengan cara wawancara tatap muka. Metode penarikan sampel Multistage Random Sampling. Jumlah responden 400 responden  dengan margin of error +/- 4.9% pada tingkat kepercayaan 95%. (Red)