Redaksi Barometer Banten, Author at Barometer Banten

14.560 Vaksin Covid-19 Disimpan di Gudang Farmasi Labkesda Banten, Pekan Depan Siap Digunakan

Barometer Banten – Sebanyak 14.560 vaksin Covid-19 yang diterima Pemerintah Provinsi Banten tadi siang disimpan di gudang Farmasi Labkesda Provinsi Banten. Jumlah vaksin tersebut sedianya pada tahap pertama ini akan diterima sebanyak 81.000 vaksin.

“Tadi kami sudah mengecek kondisi vaksinnya, totalnya untuk Banten mendapatkan kuota 81.000 vaksin tahap pertama, namun yang sudah datang baru 14.560. Rencana Senin depan pelaksanaannya, sesuai instruksi presiden. 14 Januari,” ujar Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy didamping Danrem 064 MY dan Wakapolda Banten, di gudang Farmasi Labkesda Provinsi Banten, Senin (4/1/2021).

Andika juga menjelaskan, vaksin tahap pertama yang ada ini diperuntukkan bagi Tenaga kesehatan. Dan hampir 90 persen tenaga kesehatan (Nakes) sudah mendaftarkan diri untuk di vaksin.

“Tidak ada yang menolak, sudah 90 persen data masuk mereka mendaftarkan diri, kurang lebih ada 40.000 dari 41.000,” jelasnya.

Dari keseluruhan 40.000 yang telah mendaftar, lanjut Wagub, sebanyak 4.000 nakes tidak memenuhi syarat untuk divaksin.

“Menurut data riwayat kesehatannya tidak memenuhi syarat untuk divaksinkan. kurang lebih 4.000 dari 40.000 yang mendaftar karena memiliki penyakit penyerta,” ujarnya. (Red)

Vaksinasi Covid-19 di Banten Dimulai Bulan Ini

Barometer Banten – Sebanyak 14.560 vaksin Covid-19 yang sudah diterima Pemerintah Provinsi Banten akan digunakan untuk vaksinasi kepada tenaga kesehatan (nakes) dan pelayan publik lainnya pada bulan Januari hingga bulan April 2021.

Kepala Dinas Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti mengatakan vaksinasi Corona atau COVID-19 akan diberikan bertahap. Tahap pertama, kata Ati, vaksinasi dilakukan untuk 41 ribu nakes di Banten yang dilakukan hingga minggu ketiga Januari 2021. Tahap kedua, vaksin diberikan untuk petugas lapangan dan pelayanan publik yang dimulai pada bulan ini hingga Apri 2021.

“Ada sekitar dua juta vaksin diberikan ke Banten dan ini di bulan Januari sampai April vaksinasinya,” ujar Ati, Senin (4/1/2021) sebagaimana dilansir detik.com.

Tahap ketiga, vaksinasi diberikan ke masyarakat khususnya kelompok rentan yang dilakukan dari April 2021 hingga Maret 2022. Terakhir kepada masyarakat pada umumnya dengan rentang usia 18 sampai 59 tahun.

“Dan tahap keempat ini untuk masyarakat lainnya, dipilih dulu yang rentan sosial ekonominya. Nanti dapat SMS jadi ada aplikasi dari pemerintah pusat. Vaksin ini semua gratis,” papar Ati.

Pemprov Banten akan menyediakan lima ribu petugas penyuntik vaksin. Mereka akan menyebar ke 708 titik di delapan kabupaten-kota. Warga tidak serta merta datang ke puskesmas saat vaksin datang. Namun, mereka akan menerima pesan singkat atau SMS terjadwal, termasuk lokasi vaksinasi berdasarkan alamat domisili.

“Kenapa pakai aplikasi, biar tidak terjadi penumpukan,” katanya. (Red)

Lelang Proyek Pemprov Banten 2021 Dipercepat

Barometer Banten – Rencana umum pengadaan (RUP) barang dan jasa (Banjas) Provinsi Banten tahun anggaran 2021, seluruhnya telah di input pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) Banjas. Sejumlah OPD bahkan telah mengusulkan rencana tender atau lelangnya, meski tahun anggaran 2021 baru dimulai.

“Alhamdulillah pelaksanaan anggaran sudah siap. Mudah-mudahan semakin cepat diproses semakin cepat realisasinya,” kata Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy kepada pers usai memimpin rapat pimpinan tentang evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2020 dan persiapan pelaksanaan APBD 2021 di pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Senin (4/1/2021).

Turut hadir pada rapat dengan peserta seluruh pejabat pimpinan OPD (organisasi perangkat daerah) Pemprov Banten tersebut, Sekretaris Daerah Pemprov Banten Al Muktabar dan para asisten daerah.

Lebih jauh terkait evaluasi, menurut Andika, sebagian besar pekerjaan yang anggaran dananya baik berasal dari APBD Perubahan 2020 maupun dari dana pinjaman recovery ekonomi di masa pandemi Covid 19 dari pemerintah pusat melalui PT SMI, sudah selesai 100 persen.

Andika menyebut pekerjaan-pekerjaan tersebut di antaranya, pembangunan WTP Sindangheula beserta reservoarnya, dan pembangunan pipa distribusi tahap II. Berikutnya peningkatan kualitas jalan Lingkungan Desa Carita, pembangunan dan peningkatan PSU PermukimanDesa Renged di Kecamatan (Kabupaten Tangerang), pembangunan Wisma Atlet PPLP 3 lantai dan pembangunan F finishing gedung workshop serta pembangunan TPS B3 RSUD Malingping.

“Pembangunan pekerjaan Ruang Kelas Baru SMA Negeri di seluruh wilayah Kabupaten Kota se-Provinsi Banten telah juga mencapai 100%,” kata Andika.

Sementara itu, lanjut Andika, untuk pekerjaan yang dananya berasal dari PT SMI dan sudah 100 persen pengerjaannya di antaranya adalah pelebaran Simpang Victor di Jalan Raya Puspiptek, Kota Tangsel; rehabilitasi jalan Parigi – Sukamanah di Kabupaten Serang; dan pelebaran Jalan Pakupatan – Boru di Kota Serang.

Berikutnya, peningkatan Jalan Pontang-Kronjo-Mauk di Kabupaten Tangerang; pembangunan Jembatan Raden Fatah 2 di Kota Tangerang dan pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai Taman Jaya di Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang.

Sementara itu saat ditanya terkait anggaran yang tidak terserap, Andika mengatakan hal itu disebabkan sejumlah kegiatan pada OPD secara umum tidak dapat dilaksanakan karena penerapan protokol kesehatan Covid-19 sehingga kegiatan rapat, sosialisasi dan perlombaan yang menyebabkan kerumunan massa tidak dapat dilaksanakan.

“Uraian rincian kegiatan yang bersifat rutin seperti makan minum, rapat koordinasi, fasilitasi, pemeliharaandan perjalanan dinas pada sejumlah besar OPD itu bahkan di-refocussing untuk penanganan Covid-19,” paparnya. (Red)

Ketua Karang Taruna Malingping Imbau Masyarakat Tahun Baruan di Rumah Saja

Barometer Banten – Malam pergantian tahun baru 2021 tinggal tunggu hitungan jam saja, biasanya masyarakat membuat kerumunan di tempat-tempat ramai untuk merayakannya.

Namun, untuk tahun ini pemerintah Kabupaten Lebak melarang hal itu dilakukan, lantaran saat ini masih dalam masa pandemi Covid -19. Terlebih lagi, saat ini jumlah kasusnya terus mengalami peningkatan yang signifikan.

Hal demikian juga senada diimbau-kan Ketua Karang Taruna Kecamatan Malingping, Pebi Pebriyanto. Dia mengajak seluruh lapisan masyarakat, khususnya yang ada di wilayah Kecamatan Malingping, untuk menghindari kerumunan-kerumunan. Dia mengajak agar semua pihak mematuhi peraturan pemerintah agar diam di rumah saja.

“Saya menghimbau terutama kepada para Anggota Karang Taruna Kecamatan Malingping, agar diam di rumah pada malam nanti dan mengajak kepada para pemuda dan pemudi di masing – masing wilayahnya untuk selalu diam di rumah dan tidak melakukan kerumunan Massa,” kata Pebi Pebrianto Ketua Karang Taruna kecamatan Malinping saat bertemu wartawan, Kamis (31/12/2020).

Kepada masyarakat, Pebi berharap agar selalu mematuhi peraturan pemerintah agar tetap diam di rumah, untuk mencegah adanya klaster baru yang terjangkit Virus, kalau pun ada keperluan yang memaksa untuk keluar rumah saya berharap agar selalu menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

“Ketahuilah bahwa virus covid-19 nyata adanya. Jadi mari kita senantiasa bersama-sama untuk menjaga diri dan sesama dengan diam di rumah saja,” kayanya. (Red)

Belanja BOS Afirmasi di Cijaku Diduga Akali Siplah

Barometer Banten – Realisasi belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi di Kecamatan Cijaku, Lebak, diduga akali Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (Siplah). Soalnya, di beberapa sekolah yang dikunjungi wartawan, ada pengerjaan sumur bor yang dikerjakan perusahaan yang data identitas perusahaannya diduga tidak ada di Siplah. Selain itu, untuk pengerjaan bangunan dikerjakan komite dan masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil penelusuran wartawan, Sabtu (19/12/2020), beberapa sekolah yang dikunjungi wartawan, belum ditemukan sekolah yang memampang Rencananya Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) di papan informasi.

“Itu yang mengerjakan sumur bor dari Malingping, kalau bangunannya dikerjakan komite dan tenaga kerjanya masyarakat sini saja,” ujar salah seorang guru di salah satu SDN penerima BOS Afirmasi.

Sebagaimana diketahui, bahwa realisasi belanja BOS Afirmasi itu diwajibkan melalui Siplah, baik belanja elektronik, ATK , maupun jasa tenaga kerja.

Sementara itu, MKKS Kecaman Cijaku, Madsuni, saat di konfirmasi melalui sambungan WhatsApp, mengatakan, terkait RKAS dari mulai penyusunan sampai pada pelaporan sudah sesuai sebagaimana mestinya.

“Yang kami tahu penyusunan arkas afirmasi disusun oleh sekolah sesuai kebutuhan sekolah yang memang tidak bisa dijangkau atau tidak mampu dianggarkan melalui dana Bos sekolah tersebut. Yang diprioritaskan protokol kesehatan dimasa pandemi ini dan mempersiapkan pembelajaran serta berbagai penyusunan laporan yang mewajibkan era digitalisasi,” katanya.

Dia mengatakan, jika informasi kondisi itu benar, pihaknya akan meninjau ke sekolah-sekolah untuk diberikan pembinaan.

“Insyaallah kami bersama Bapak Pengawas dan Korwil akan meninjau ke sekolah yang ada di kec. Cijaku. Terima kasih atas informasinya,” kata Madsuni. (Febry)